TUGAS MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM BISNIS SEMESTER 3

PROFIL PT. ALLOFINDO RAKAN WISATA

(MAKALAH)

Disampaikan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Hukum Bisnis

Dosen Pengampu : Vidya Vitta Adhivinna, M. Si, Ak

Disusun Oleh:

1. 2. 3. 4. 5.

Fepy Laili Handayani Heti Purnawasari Ika Cahyaningtias Yulius Fajar Alfian Nugroho Nuri

(13133100009) (13133100141) (13133100014) (13133100066) (13133100044)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PGRI PGRI YOGYAKARTA

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Profil PT Allofindo Rakan Wisata ” dengan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk menyelesaikan tugas matakuliah Pengantar Hukum Bisnis.

Tak lupa kami ucapka terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan makalah ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan makalah ini.

Makalah ini berisi informasi tentang profil PT Allofindo Rakan Wisata, struktur organisasi PT Allifindo Rakan Wisata, serta kegiatan usaha PT Allofindo Rakan Wisata.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk badan hukum yang didirikan oleh beberapa orang dengan suatu akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas sendiri harus diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah, dimana harus sampai ke kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT. Allofindo Rakan Wisata termasuk bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau PT, dengan jenis usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyaknya obyek wisata yang terdapat di DIY membutuhkan adanya jasa Perjalanan Wisata untuk mempermudah para wisatawan nusantara dan mancanegara dalam mengunjungi berbagai macam obyek wisata. Di samping mendeskripsikan bentuk badan hukum dari PT. Allofindo Rakan Wisata penyusun juga melampirkan berbagai macam informasi yang memungkinkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami bentuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana profil dari PT. Allofindo Rakan Wisata?

2. Jenis usaha apa yang ditawarkan oleh PT. Allofindo Rakan Wisata?

3. Bagaimana proses pendirian PT. Allofindo Rakan Wisata?

C. Tujuan

Tujuan pembuatan makalah terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Tujuan Umum

Makalah ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk badan hukum dari jenis usaha jasa perjalanan wisata.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996, bahwa definisi dari Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan dapat dikategorikan sebagai badan hukum mempunyai tiga unsur, yaitu:

1. Adanya kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero, dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai suatu jaminan bagi semua perjanjian yang di buat oleh Perseroan Terbatas atau PT, tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.
2. Adanya pemegang saham yang bertanggung jawab terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Dalam RUPS, pemegang saham mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar.
3. Adanya pengurus yaitu direksi dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan serta bertanggung jawab terbatas pada tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

B. Profil Perusahaan

PT. Allofindo Rakan Wisata merupakan bentuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT yang bergerak dalam jasa Biro Perjalanan Wisata dengan nama perusahaan Allofindo Travel. Perusahaan ini menjalankan usahanya di Jalan Arimbi 399B, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang lingkup usaha memfokuskan pada penyelenggaraan paket wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta kepada para wisatawan nusantara dan mancanegara. Usaha ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kunjungan wisata ke berbagai destinasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memajukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang memiliki berbagai obyek wisata unggulan baik wisata alam maupun wisata budaya yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain sebagai jasa perjalanan wisata Allofindo Travel juga melayani dalam pembelian tiket pesawat, angkutan darat dan kapal laut. Jasa reservasi hotel, persewaan kendaraan dan penyelenggaraan jasa wisata MICE (Meeting, Insentive, Convention and Exhibition) atau wisata konvensi merupakan sebagian dari ruang lingkup kegiatan usaha yang di jalankan oleh perusahaan Allofindo Travel.

PT. Allofindo Rakan Wisata atau dengan nama lain Allofindo Travel didirikan pada tanggal 20 Desember 2012. Perusahaan ini sudah terdaftar sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: AHU-07678.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Daftar Perseroan dengan nomor: AHU-0013434.AH.01.09.Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 21 Februari 2013 di Jakarta. Perusahaan ini didirikan oleh 2 orang yang pertama bernama M. N. Indra Budiman dengan posisi sebagai Direktur, yang bertempat tinggal di Harjowinatan PA.I/791, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta dan yang kedua bernama Miransyah Ailankar Indrasakti dengan posisi sebagai Komisaris, yang bertempat tinggal di Harjowinatan PA.I/791, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta.

Modal dasar dalam pendirian perseroan ini berjumlah Rp 500.000.000,00 yang terbagi atas 5.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,00. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetorkan 25% atau sejumlah 1.250 lembar saham dengan nilai nominal Rp 125.000.000,00 oleh para pendiri. Modal tersebut di peroleh dari masing-masing pendiri dengan menyetorkan uang tunai ke dalam kas perusahaan dengan jumlah 1.250 saham atau masing-masing pendiri menyetorkan 625 lembar saham dengan nilai nominalnya sebesar Rp 62.500.000,00.

C. Maksud Dan Tujuan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari pendirian PT. Allofindo Rakan Wisata berusaha dalam bidang Pariwisata, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan usaha antara lain:

1. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata (BPW) meliputi, jasa Biro Perjalanan Wisata.
2. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata meliputi, sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata.
3. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan.
4. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual.
5. Penyediaan layanan angkutan wisata.
6. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjuangan ke obyek dan daya tarik wisata.
7. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen izin yang dipersamakan.
8. Penyelenggaraan perjalanan insentif.

D. Proses Pendirian Perusahaan

Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini:

• Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.

• Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mnedapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

• Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.

• Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI,maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.