DAMPAK INFLASI TERHADAP TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA

DAMPAK INFLASI TERHADAP

TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT

DI INDONESIA

Disusun Sebagai Tugas Akhir

Mata Kuliah Perekonomian Indonesia

Dosen pengampu: Dra. Tri Siwi Nugraharini, SE., M.Si

Disusun oleh:

FEPY LAILI HANDAYANI

NIM 13133100009

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Dampak Inflasi Terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia”.

 Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi sempurnanya makalah ini.

Semoga karya ilmiah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, 15 Oktober 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................     

KATA PENGANTAR ...............................................................................

DAFTAR ISI ..............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................

A.    LATAR BELAKANG MASALAH ..............................................

B.     RUMUSAN MASALAH ...............................................................

C.     TUJUAN .........................................................................................

D.    MANFAAT ....................................................................................

BAB II KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN ....................................

A.    KAJIAN TEORI ............................................................................

B.     PEMBAHASAN ............................................................................

BAB III PENUTUP ...................................................................................

A.    SIMPULAN ...................................................................................

B.     SARAN ..........................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG

Perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Tentu saja diperlukan indikator untuk mengukur tingkat kerentanan. penentu tingkat kelayakan dan produktivitas kegiatan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional  telah diyakini serta diterapan secara luas. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki defenisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonom tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi rill melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan,penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Pada pemilu 2009, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden Republik Indonesia untuk periode kedua 2009-2014, dengan didampingi wakil presiden Prof. Dr. Boediono, M.Ec. Mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009. Kabinet pemerintahannya disebut Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka mempunyai visi Indonesia 2014: “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Pada periode 2009-2014 pemerintah terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara.

Di makalah ini akan dibahas  tentang "dampak inflasi terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia". Pertanyaan yang timbul dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana bisa inflasi dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang ada di Indonesia. Tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia sangat berkaitan erat dengan inflasi. Di negara majupun inflasi masih menjadi ancaman terbesar bagi perekonomian negara tersebut.

B.     IDENTIFIKASI MASALAH

1.      Apakah inflasi dan tingkat konsumsi masyarakat itu ?

2.      Apa saja yang dapat menyebabkan inflasi ?

3.      Apa pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat konsumsi masyarakat    Indonesia?

4.      Kebijakan ekonomi apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono untuk menanggulangi inflasi?

C.     TUJUAN

1.      Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat konsumsi masyarakat Indonesia.

2.      Untuk mengetahui syarat-syarat pembangunan ekonomi.

3.      Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan pembangunan

4.      Untuk mengetahui kebijakan ekonomi yang dijalankan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Penyebab Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/ uang/ alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government).

Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat.

Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, Walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran.

B.     Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

C.    Pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat konsumsi masyarakat Indonesia

Di Indonesia inflasi sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti tingkat konsumsi masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi berarti tingkat harga saham beberapa perusahaan cenderung turun. jika inflasi terlalu tinggi, tingkat konsumsi masyarakat akan berkurang, karena harga-harga barang akan melambung tinggi namun upah atau gaji yang mereka terima dari hasil pekerjaan mereka cenderung tidak berubah. Hal itu akan bedampak pada proses produksi perusahaan dimana para pekerja akan melakukan mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji. Jika sampai hal itu terjadi, para investor akan mengurungkan niatnya untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia, dan itu akan berdampak langsung pada semakin menurunnya modal perusahaan dan kemudian akan terjadi PHK besar-besaran di Indonesia. Hal tersebut sudah pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dimana Indonesia mengalami krisis yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi yang mencapai angka 46,90%. Ditahun itupula para investor tidak berani menginvestasikan uangnya di Indonesia dan konsumsi masyarakat Indonesia berkurang karena tidak adanya kemampuan masyarakat untuk membeli barang dikarenakan harga harga yang melambung tinggi.

         Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi (kondisi infasi lunak), inflasi dapat mendorong parkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap Inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit. Sebelum infiasi, orang yang menerima penghasilan Rp 100.000 dapat membeli 100 kg beras seharga Rp 1000,00 per kg. Karna inflasi, maka harga beras yang semula naik, menjadi Rp 1.250,00 per kg. Oleh karena nilai beli uang Rp 100.000,00 jika ditukarkan dengan beras kini hanya menjadi 80 kg. Dari ilustrasi tersebut, diketahui ada penurunan nilai tukar sebesar 20 kg (100 kg—80 kg). Sebaliknya, orang yang berutang akan beruntung. Anggaplah seorang petani mempunyai utang Rp100.000,00. Sebelum Inflasi, petani itu harus menjual beras 100 kg untuk membayar utangnya. Tetapi setelah inflasi harga beras menjadi Rp 1.250,00 per kg, sehingga petani tersebut cukup menjual 80 kg untuk membayar utangnya sebesar Rp 100.000,00. Pada masa inflasi, pendapatan rill para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju Inflasi. Misalnya, bulan Januari tahun 2006 seseorang menyetor uangnya ke bank dalam bentuk deposito dalam satu tahun. Deposito tersebut menghasilkan bunga sebesar, misalnya, 15% per tahun. Apabila tingkat Inflasi sepanjang Januari 2006 - Januari 2007 cukup tinggi, katakanlah 11%, maka pendapatan dari uang yang didepositokan tinggal 4%. Minat orang untuk membung akan berkurang.

D. Kebijakan-kebijakan Ekonomi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah yang akan datang bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Diharapkan dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2009-2014 ini. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014. Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah yang akan datang bertekad untuk melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan bijaksana, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 3-5 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Kebijakan moneter akan secara konsisten dilakukan dengan mengacu kepada Inflation Targeting Framework (ITF). Meskipun demikian, pelaksanaan dari ITF tersebut akan dilakukan dengan tetap mengupayakan keseimbangan yang optimal antara mempertahankan kestabilan harga, menjaga ketenangan pasar keuangan, mengawal integritas sistem, dan menggairahkan sektor riil. Guna mendukung implementasi ITF, maka langkah-langkah penyempurnaan kebijakan moneter di tingkat operasional juga akan terus dilakukan.

Sementara itu, di bidang perbankan, belajar dari krisis finansial global yang terjadi, maka langkah-langkah memperkuat manajemen risiko dan prinsip good governance di lembaga-lembaga keuangan bank dan nonbank perlu makin diperkuat. Selain itu, mitigasi risiko di sektor keuangan juga perlu dilakukan dengan memperkuat surveillance, baik di tingkat makro maupun mikro. Pengawasan dini yang diterapkan Bank Indonesia dengan mengembangkan model deteksi dini antara lain stress tests, financial stability index, dan analisis probability of default, perlu terus disempurnakan.

Kebijakan fiskal secara umum akan tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara tetap memberikan stimulus keperekonomian dan mempertahankan kesinambungan fiskal. Dalam jangka pendek, rencana stimulus fiskal sebagai bagian dari kebijakan publik yang bersifat countercyclical guna menahan pelemahan ekonomi yang lebih dalam, diharapkan dapat berjalan optimal dan tepat waktu. Dalam jangka menengah, langkah-langkah optimalisasi penerimaan negara perlu terus dilakukan dengan tetap memperhatikan perlunya insentif fiskal untuk sektor-sektor prioritas guna tetap memacu investasi di dalam negeri. Dari sisi pengeluaran, perlu adanya suatu mekanisme kebijakan yang yang menekankan pencapaian hasil tertentu atas alokasi anggaran yang telah disediakan. Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan realisasi APBD beberapa tahun terakhir, perlu diciptakan suatu mekanisme untuk mengoptimalkan pemanfaatan surplus di pemerintah daerah guna meningkatkan stimulus fiskal di daerah.

Koordinasi fiskal dan moneter mutlak diperlukan demi terciptanya konsistensi dan keselarasan kebijakan yang diambil. Kemitraan strategis dan koordinasi yang selama ini telah terjalin antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus dipererat.Dalam penetapan sasaran inflasi misalnya, koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Dalam hal pengendalian inflasi, langkah-langkah koordinasi kebijakan yang selama ini telah berlangsung melalui Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi dan Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok akan terus diperkuat dan ditingkatkan. Selain itu, upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang merupakan koordinasi antara instansi terkait di daerah dengan Kantor Bank Indonesia akan terus diintensifkan.

Kebijakan moneter mengenai lima aspek penting:  kebijakan penguatan stabilitas moneter, kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan, kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan, penguatan kebijakan makroprudensial, dan penguatan fungsi pengawasan. Kebijakan Segi Penawaran dengan membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri serta peningkatan investasi melalui perbaikan ilkim investasi di pusat dan daerah sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.

BAB III

PENUTUP

A.    SIMPULAN

Inflasi sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti tingkat konsumsi masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi berarti tingkat harga saham beberapa perusahaan cenderung turun. Karena itulah, angka inflasi yang berlebihan akan menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat akan berkurang, karena harga-harga barang akan melambung tinggi namun upah atau gaji yang mereka terima dari hasil pekerjaan mereka cenderung tidak berubah.

B.     SARAN

Sebaiknya pemerintah tetap memantau dan mengawasi faktor faktor yang dapat menyebabkan inflasi yang tinggi dan sebaiknya pemerintah menjaga tingkat inflasi yang stabil agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi konsumsi barang atau jasa yang mereka perlukan, karena harga-harga barang atau jasa stabil dan tidak mengalami peningkatan. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat Indonesia akan tercapai. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus turut serta mendukung pelaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang positif. Kita juga bisa menyampaikan saran atau kritikan kepada pemerintah melalui kotak suara yang telah disediakan atau melalui media lain. Pemerintah harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Tambunan, Prof. Dr. Tulus.2012; Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan

Analisis Empiris. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Case, K. & Fair, R. 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2009. Outlook Ekonomi            Indonesia 2009-2011. Jakarta: Bank Indonesia.

Kuncoro, Mudrajat. 21 Oktober, 2010. Satu Tahun SBY-nomics. Compas.com.             (Online),(http://cetak.kompas.com/read/2010/10/21/03040298/satu.

            tahun.sby-nomics , diakses 10 Oktober 2015).

Sukirno, Sadono. 2004. MAKROEKONOMI. Jakarta: Rajawali Pers.

Yudhoyono, S. & Boediono. 2009. Membangun Indonesia yang Sejahtera,             Demokratis, dan Berkeadilan. Visi, Misi dan Program Aksi. Jakarta